Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Shopee Paylater Yang Mengalami Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a huge impact on human life, one of which is causing the risk of bad credit on Spaylater loans. This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on Shopee Paylater users in Indonesia in the period 2020-2021, and analyze according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, POJK, and the DSN MUI Fatwa perspective on legal protection efforts for Spaylater users who experience bad credit due to the pandemic. The results of this study explain that there are no regulations that regulate explicitly and specifically regarding efforts that can be made for paylater (fintech) users if they experience bad credit. Regulations regarding fintech have not been able to accommodate them optimally because they are still too general. The Financial Technology Bill needs to be discussed immediately in order to create legal certainty in society. Then in the review of the DSN MUI Fatwa, Spaylater in practice is not in accordance with the provisions of syara.

Abstrak: Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia salah satunya menyebabkan risiko kredit macet pada pinjaman Spaylater. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 terhadap pengguna Shopee Paylater di Indonesia dalam kurun waktu 2020-2021, serta menganalisis menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK, dan perspektif Fatwa DSN MUI terhadap upaya perlindungan hukum bagi pengguna Spaylater yang mengalami kredit macet akibat pandemi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa belum ada regulasi yang mengatur secara tegas dan spesifik mengenai upaya yang dapat dilakukan bagi para pengguna paylater (fintech) jika mengalami kredit macet. Peraturan mengenai fintech belum mampu mengakomodasi secara maksimal karena masih bersifat terlalu umum. RUU Finansial Teknologi perlu segera dibahas agar terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. Kemudian dalam tinjauan Fatwa DSN MUI, Spaylater dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan syara.