Deposito Berjangka Sebagai Cash Collateral dalam Produk Pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Bekasi

Abstract

This research aims to find out, first, the mechanism for using term deposits as financing collateral at BPRS HIK Bekasi. Second, what is the review of positive law and Islamic law regarding the use of time deposits as cash collateral This type of research is normative-empirical with a legislative approach and a conceptual approach and uses qualitative research methods. The results of this research show that the mechanism for using term deposits as collateral for financing at BPRS HIK Bekasi is: Deposits are issued and kept by BPRS HIK Bekasi; Deposits are blocked and the deposit slips are held; the deposit term is the same as the financing term; tied to a pawn; accompanied by a power of attorney for disbursement, and the bank has the right to disburse funds if the customer is in default; still get the ratio; maximum financing ceiling of 100%. Based on positive law, namely article 1153 of the Civil Code, time deposits are collateral that can be pledged, because they include intangible movable objects in the form of receivables in the name. Meanwhile, based on Islamic law, seen from the pillars and conditions of rahn, time deposits which are collateral in the form of cash (cash), have fulfilled the requirements as marhun, because money can be bought and sold, and can be ascertained in terms of the amount.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama, mekanisme penggunaan deposito berjangka sebagai jaminan pembiayaan di BPRS HIK Bekasi. Kedua, bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap penggunaan deposito berjangka sebagai jaminan tunai. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan Perundang- undangan dan Pendekatan Konseptual serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  mekanisme  penggunaan  deposito  berjangka sebagai jaminan pembiayaan di BPRS HIK Bekasi, yaitu: Deposito diterbitkan dan disimpan sendiri oleh BPRS HIK Bekasi; Deposito diblokir dan bilyet deposito tersebut ditahan; jangka waktu deposito sama dengan jangka waktu pembiayaan; diikat dengan gadai; dilengkapi  surat  kuasa  pencairan,  dan  bank  berhak  melakukan  pencairan  dana  apabila nasabah wanprestasi; tetap mendapat nisbah; plafond pembiayaan maksimal 100%. Berdasarkan hukum positif yakni pasal 1153 KUH Perdata, deposito berjangka merupakan jaminan yang dapat digadaikan, karena termasuk benda bergerak tidak berwujud berupa piutang atas nama. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dilihat dari rukun dan syarat rahn, deposito  berjangka  yang  merupakan  jaminan  dalam  bentuk  cash  (uang  tunai),  telah memenuhi syarat sebagai marhun, karena uang dapat diperjual belikan, dan dapat dipastikan dari segi jumlahnya.