Konsepsi Keadilan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia

Abstract

This article discusses the concept of justice in the implementation of the Noken system in the Regional Head Election (Pilkada) in Indonesia. The Noken System, which is primarily used in the Papua region, creates a voting method based on traditional customs, where the community's votes are collected through a container called a noken. Although it has high cultural value, this system is often questioned in terms of fairness, both in the context of equal voting rights and the transparency of the election process. This research aims to explore the impact of the Noken system on electoral justice principles, referencing applicable justice theories such as distributive and procedural justice theories. Through normative analysis and case studies, this article identifies potential injustices arising from the implementation of the Noken system, and offers recommendations for improvements to make the system more inclusive and aligned with more universal democratic principles. These findings are expected to contribute to the formulation of fairer and more transparent electoral policies in Indonesia, particularly in regions that implement the Noken system.

Artikel ini membahas konsepsi keadilan dalam implementasi sistem Noken pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Sistem Noken, yang digunakan terutama di wilayah Papua, menciptakan sebuah metode pemungutan suara berbasis tradisi adat, di mana suara masyarakat dikumpulkan melalui sebuah wadah yang disebut noken. Meskipun memiliki nilai kultural yang tinggi, sistem ini sering kali dipertanyakan dari sisi keadilan, baik dalam konteks kesetaraan hak suara maupun transparansi proses pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sistem Noken terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam Pemilu, dengan merujuk pada teori-teori keadilan yang berlaku, seperti teori keadilan distributif dan prosedural. Melalui analisis normatif dan studi kasus, artikel ini mengidentifikasi potensi ketidakadilan yang timbul dari pelaksanaan sistem Noken, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan agar sistem ini lebih inklusif dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih universal. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pemilu yang lebih adil dan transparan di Indonesia, khususnya di wilayah yang menerapkan sistem Noken.